Aktifitas

Sebagai Asisten Staf Lapangan dalam program Perhutanan Sosial, tahun 1993-1995 Hutan produksi di pulau Jawa khususnya Jawa Timur cukup besar menyumbang pada devisa untuk negara. Ironisnya masyarakat yang berada di sekitar hutan hidup dalam kemiskinan dan banyak yang masih terbelakang. Faktor akses terhadap hasil hutan dan tipikal geografis yang membuat keadaan ekonomi mereka berada pada level yang rendah. Selain juga skill dan pendidikan yang memang tidak memadai. Sehingga tidak jarang terjadi pencurian kayu oleh para penduduk. Apalagi masih ada yang berpemahaman bahwa hutan adalah warisan nenek moyang mereka, sehingga sah-sah saja untuk diambil kapan saja. Perhutani sebagai pihak yang mengelola hutan produksi di Jawa Timur sudah berusaha untuk memberikan bantuan kepada masyarakat desa setempat. Namun seringkali masih bersifat pemberian ”ikan” tanpa ”kail”. Bantuan yang berbentuk grant seringkali bersifat sementara. Padahal yang diperlukan adalah program building awareness dan pengembangan economic opportunity yang berpihak pada keterbatasan skill dan area di mana mereka tinggal.

Karena itulah maka kemudian Perhutani bersama dengan kalangan LSM menggagas sebuah program Perhutanan Sosial lewat kegiatan yang dinamakan Pemberdayaan Masyarakat Desa sekitar Hutan (PMDH). Program ini memberikan hak kepada masyarakat untuk bertanam di lahan milik perhutani dengan sistem tumpang sari. Selain itu diberikan juga capacity building untuk mereka melalui simpan pinjam, pelatihan usaha, pelatihan kelompok dan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH). Dalam program tersebut LSM berperan untuk menyediakan staf lapangan atau PLPS (Penyuluh Lapangan Perhutanan Sosial) yang bertugas mendampingi dan memberdayakan KTH dalam berorganisasi dan pengembangan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

Di wilayah Tuban, saya membantu salah satu PLPS sebagai asisten untuk terjun langsung dan live in di tengah penduduk untuk memberdayakan sisi kesadaran hukum dan moral masyarakat desa sekitar hutan. Karena itulah kemudian saya ditempatkan di sebuah dusun yang hanya bisa dijangkau dengan motor, Dusun Soco di Kecamatan Kerek, Tuban. Dusun ini terkenal dengan sifat yang antipati terhadap polisi hutan dan banyak kejadian kontak fisik di mana hampir tidak ada polisi hutan yang berani datang. Alhamdulillah melalui pendekatan persuasif dan partisipatif, saya diterima dengan baik dan pelan-pelan mereka semakin dewasa akan hak dan kewajibannya.

Sebagai penanggungjawab SPMAA di proyek PLKP, tahun 1998 Di awal reformasi di mana Indonesia masih berjuang keluar dari krisis moneter, salah satu tantangan pemerintah adalah bagaimana mengatasi pengangguran yang angkanya melonjak tajam. Sehingga banyak program padat karya digulirkan untuk memberikan stimulasi bagi para tenaga kerja. Antara lain melalui proyek-proyek infrastruktur yang ditangani oleh Depkimpraswil. Salah satu program yang saya ikut terlibat adalah PLKP, di mana saya mewakili YAPAPA untuk menjadi bagian dari konsorsium antara perusahaan swasta, LSM, Perguruan Tinggi dan Pemerintah sendiri. Saya mewakili unsur LSM yang bertugas menyeleksi tenaga kerja yang akan terlibat. Sekaligus bersama Perguruan Tinggi aktif dalam proses pengawasan dan pengembangan skill-nya. Sementara perusahaan swasta bertugas di pengerjaan fisik proyek. Lokasi proyek ada di Bojonegoro, selama 1 tahun. Sebagai Pimpinan Yayasan SPMAA Surabaya, tahun 1998-2005 SPMAA Surabaya sebagai perwakilan Yayasan SPMAA di Surabaya mulai beraktifitas sejak tahun 1996 dengan konsentrasi pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan terutama kaum perempuan. Juga pada peningkatan kualitas hak-hak anak. Setelah sebelumnya saya mengabdi di SPMAA Pusat, saya ditugaskan untuk memimpin SPMAA Surabaya sejak akhir tahun 1998. Bersama dengan tim yang ada, alhamdulillah saya menyelesaikan banyak hal bersama: Program Pemberdayaan Keluarga dan Anak bekerjasama dengan Plan International. Fokus program ini adalah memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah ibu-ibu untuk berdaya dari sisi ekonomi maupun kesadaran berkelompok. Lebih dari 700 keluarga yang didampingi oleh program ini. Antara lain melalui pelatihan analisa usaha, menejemen keuangan mikro, achievement motivation training juga vocational training lainnya.

Program Pemberdayaan Anak Jalanan bersama Dinas Sosial Propinsi Jatim yang lebih dikenal sebagai Rumah Singgah. Program ini bertujuan menyediakan shelter bagi anak jalanan sekaligus pendampingan skill dan mental. Sampai saat ini program masih berjalan. Banyak anak jalanan yang mentas dan meninggalkan jalanan baik dirujuk ke lembaga kerja (bagi yang sudah cukup umur) maupun ke orang tuanya. Dalam program ini saya juga masuk dalam kepengurusan Forum Komunikasi Rumah Singgah Nasional, mewakili Jawa Timur.

Bersama dengan Save the Children, mengembangkan intervensi untuk anak jalanan melalui program Urban Street Children Empowerment Support/USCES. Dengan jumlah dampingan sekitar 250 anak jalanan kategori high risk dan vulnerable, saya bersama tim mencoba mengintegrasikan pengentasan anak jalanan tidak hanya berfokus pada anak tapi juga pada orangtua atau lingkungannya. Paket terpadu ini memberikan peluang kepada orangtua untuk lebih mengetahui hak-hak anak, mengenali persoalan mereka dan mencari solusi bersama mereka. Termasuk juga melibatkan kalangan pemilik usaha, bengkel, restoran maupun perusahaan lain untuk terlibat dalam upaya ini. Aktifitasnya antara lain pelatihan skill anak, kemudian dimagangkan di jaringan pemilik usaha yang sudah menjadi jejaring kita. Sementara untuk orangtua diberikan sentuhan khusus melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat yang kegiatannya antara lain pinjaman modal usaha dan dampingan menejemen usahanya. Ada lebih 200 keluarga anak jalanan yang diberdayakan melalui program ini. Program ini berjalan mulai tahun 2000 sampai 2005 dan saya sebagai Pimpinan Program.

Program swadaya, Pengembangan Jaringan Anak melalui Pengembangan Pusat Partisipasi dan Kreasi Anak atau disingkat PUSAKA. Secara hardware, PUSAKA berbentuk gardu dengan lebar 5×5 m, dengan lahan yang disediakan oleh penduduk. Secara software, PUSAKA memiliki kegiatan pendidikan, seni dan kegiatan rekreatif lainnya. Kita menggandeng relawan untuk menjadi pendamping mereka. Para relawan ini disebut RAKA (Relawan Kekasih Anak). Ada lebih dari 10 PUSAKA yang tersebar di wilayah Surabaya. Secara berkala antar titik ini bertemu untuk mendiskusikan perkembangan kegiatan. Di sini kami hanya memfasilitasi, jalannya kegiatan murni dijalankan anak, sehingga unsur partisipasi benar-benar tercipta dan berkembang.

Selama menjabat sebagai Direktur SPMAA Surabaya saya juga terlibat aktif di Lembaga Perlindungan Anak Jatim sebagai salah satu anggota Majelis LPA. Juga menjadi salah satu dari lima inisiator dan pendiri Konsorsium Untuk Anak Surabaya yang kegiatan utamanya antara lain adalah Kids Line 199 yakni penyediaan layanan telepon bebas pulsa untuk pengaduan kasus-kasus anak. Kegiatan ini bekerjasama dengan Polwiltabes Surabaya dan beberapa LSM lainnya.

Sebagai Manager Save the Children di Aceh, tahun 2005-2007 Tahun 2005 saat Tsunami menimpa Aceh, awalnya saya diminta oleh Save the Children/SC untuk menjadi consultant yang bertanggungjawab untuk melakukan assessment tentang dampak tsunami pada pendidikan anak-anak di Aceh. Seiring dengan temuan yang kami dapat, bersama dengan SC, saya terlibat dalam setting program penanggulangan bencana. Saya diminta untuk menjadi pelaksana program di dua wilayah yakni Lhokseumawe dan Aceh Utara. Yang kemudian pada tahun 2007 bertambah satu kabupaten lagi yakni Beureun. Program yang menjadi tanggangjawab saya antara lain :- Food. Lumpuhnya kehidupan masyarakat Aceh berimbas sampai pada ketiadaan bahan makanan. Bersama WFP, saya dan tim selama 2 tahun menyalurkan bantuan beras dan sembako ke hampir 47.000 KK di 3 kabupaten.- Construction. Pembangunan kembali kurang lebih 270 rumah untuk korban tsunami di 3 kabupaten, 17 an sekolah dan beberapa puskesmas- Child Protection. Pendataan dan kemudian re-integrasi anak-anak yang terpisah dari orangtua, pembangunan Safe Play Area, pengembangan data base anak dan pemenuhan hak-hak anak lainnya.- Education. Untuk pendidikan formal, selain pembangunan fisik sekolah, peningkatan kapasitas dan kemampuan guru melalui teacher training dan penguatan komite sekolah. Sementara untuk yang pendidikan non formal melalui program ENABLE, SC bekerjasama dengan lembaga lokal menyediakan vocational training.- Health. Program utamanya adalah revitalisasi posyandu melalui peningkatan kompetensi bidan dan kader serta bantuan alat-alat pendukung. Juga training-training klinis menejemn lainnya untuk dinkes dan puskesmas.- Livelihood. Banyaknya media pencari nafkah masyarakat aceh yang hancur oleh tsunami menjadikan program pengadaan alat usaha menjadi penting. Bantuan perahu untuk nelayan termasuk bantuan modal untuk produsen pembuat boat. Juga modal usaha untuk petambak dan nelayan melalui program microfinance. Untuk menjalankan semua program itu, saya dibantu hampir 170 staf lokal dan beberapa staf asing. Ketika program sudah mulai establish, saya memutuskan untuk kembali ke Jawa, karena Yayasan di mana saya bernaung yakni SPMAA membutuhkan lebih banyak waktu saya.

Sebagai Regional Director Health Service Program/HSP-USAID wilayah Jatim, tahun 2007 - sekarang Alasan kepulangan dari Aceh adalah karena panggilan keluarga besar saya, terutama setelah Abi Muchtar menghadap Allah, di mana estafet pengelolaan gerakan dan ajaran beliau menjadi tanggungjawab kami putra-putri beliau. Semua putra-putri beliau sebagai tenaga utama diminta untuk merapat dan beraktifitas tidak jauh dari Jawa Timur. Sehingga ketika ada tawaran dari HSP – salah satu program USAID – untuk memimpin program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak/KIBBLA, saya atas saran ibunda menerimanya. Dengan cakupan wilayah propinsi Jawa Timur, di sela kesibukan sebagai pekerja professional di HSP, saya tetap bisa meluangkan waktu untuk kegiatan pengabdian di pesantren dan yayasan yang memberikan pelayanan dan pemberdayaan kaum papa, anak yatim, jompo dan terlantar lainnya.

Program yang saya tangani bersama tim HSP adalah technical assistance bagi kesehatan di Indonesia khususnya di bidang Maternal Neonatal and Child Health atau MNCH. Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak. Dengan output akhir menurunkan angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB). Training Provider. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para penyedia layanan kesehatan, individu maupun institusi, misalnya bidan, dokter atau klinik, puskesmas dan rumah sakit. Pelatihan-pelatihan klinis dan menejemen diberikan kepada mereka. Juga diadakan qualification and accreditation pada standar layanan. Kami juga memberikan asistensi capacity building untuk program Bidan Delima dan Public, Private and Partnership.

Health System Management. Asistensi dan support pada sistem perencanaan juga diberikan melalui pengembangan tools District Team Problem Solving/DTPS, yaitu sebuah sistem perencanaan terpadu lintas program yang berbasiskan data atau evidence base intervention. Melatih dan memfasilitasi staf dinkes dan stakeholder untuk menyusun perencanaan di bidang KIBBLA yang lebih tajam, realistic, pro-poor dan terpadu.

Advocacy. Hasil perencanaan DTPS harus dikawal untuk memastikan bisa gol dan disetujui oleh Bupati maupun DPRD. Untuk keperluan itu perlu dukungan dari stakeholder terutama LSM dalam melakukan advokasi melalui pembentukan tim advokasi yang terdiri dari Dinkes, DPRD, Bappeda dan unsur LSM. Sementara untuk keberlanjutan program KIBBLA diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah/perda. Di sini peran tim advokasi didorong untuk dominan. Sampai saat ini sudah ada 4 perda KIBBLA hasil asistensi kami di 4 kabupaten, Malang, Madiun, Pasuruan dan menyusul Kediri.

BCC-Community Mobilization/Com-Mob. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Karena itulah peran serta dan keswadayaan masyarakat perlu didorong. Melalui penguatan program pemerintah yakni P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang merupakan bagian dari program besar Depkes, Desa SIAGA. Di samping Com-Mob, untuk mendorong adanya perubahan prilaku masyarakat, dilaksanakan pula program BCC atau Komunikasi Perubahan Prilaku. Program ini bertumpu pada pengembangan media komunikasi untuk mempromosikan perubahan prilaku melalui jingle radio, poster ataupun leaflet. Tiga prilaku yang menjadi sasaran perubahan adalah, Inisiasi Menyusu Dini, Persalinan di Tenaga terlatih dan Cuci Tangan Pakai Sabun.

Awal 2005, program ini hanya diujicobakan di 2 kabupaten/kota yaitu Jember dan Surabaya. Pada tahun 2007 berkembang menjadi 8 kabupaten/kota pada tahun 2008 berkembang ke 16 kabupaten/kota dan selanjutnya direplikasi oleh Dinkes Jatim ke hampir 34 kabupaten/kota. Program ini secara mendalam memberikan asistensi kepada sistem perencanaan pembangunan di daerah, terutama di bidang kesehatan. Termasuk bagaimana memadukan pola musrenbang mulai dari desa sampai kabupaten yang notabene perencanaan jalur ke-wilayah-an, dengan jalur sektoral mulai dari Perencanaan Tingkat Puskesmas, DTPS sampai Forum SKPD. Di sisi lain untuk sustainability, program ini juga memberikan dukungan bagi lahirnya regulasi yang lebih berpihak pada rakyat miskin (pro-poor) khususnya di bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Pengalaman mengelola program inilah yang memberikan saya banyak pelajaran mengenai seluk beluk pemerintahan di daerah dengan segala pernik keberhasilan, kekurangan, hambatan dan potensinya.