SOAL AKSI MASSA DI DPRD SUMUT, KETUA DPD SURATI PRESIDEN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan, aksi massa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Medan, Selasa (3/2), yang menyebabkan Ketua DPRD Abdul Aziz Angkat meninggal dunia setelah sempat dikejar dan dipukul massa yang marah, adalah tindakan anarkis yang mencederai demokrasi. Karenanya, aksi massa tersebut sangat disesalkan. “Apapun alasannya, aksi massa yang anarkis tidak bisa dibenarkan,” demikian pernyataan DPD yang disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui surat bernomor HM.310/58/DPD/II/2009 tertanggal 5 Februari 2009. Perihal suratnya, pernyataan DPD tentang tindakan anarkis di Gedung DPRD Sumut. “Kami menyampaikan pernyataan tersebut kepada Saudara Presiden untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum dalam peristiwa tersebut,” demikian sebagian isi surat Ketua DPD kepada Presiden yang ditembuskan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Gubernur Sumatera Utara, dan pimpinan DPRD Sumatera Utara. DPD mendesak para pelakunya diusut dan diproses secara hukum sedangkan aparat keamanan yang bertanggungjawab saat peristiwa terjadi ditindak. DPD mengingatkan pentingnya prosedur pengamanan bagi pejabat negara di pusat dan daerah serta pejabat publik lainnya yang sedang bertugas untuk menghindari terulangnya insiden serupa. Peristiwa tersebut membuktikan aparat keamanan tidak optimal melindungi pejabat negara yang sedang bertugas. Masyarakat dihimbau agar menyalurkan aspirasinya secara demokratis, bukan anarkis; serta tidak mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan dan membelakangkan kepentingan nasional. Masyarakat juga dihimbau agar menjaga kerukunan dan tidak terprovokasi. Selanjutnya, DPD menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum Angkat.

Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD Penanggungjawab: A Djunaedi